Hukum Pinjam Meminjam dalam Undang-Undang

Setiap hal yang terjadi dan berlaku di setiap tempat termasuk negara memiliki aturan tersendiri. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai segala aktivitas yang terjadi dan belaku termasuk dalam pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam seperti perjanjian kredit diatur dalam beberapa pasal dan beberapa UU sehingga perjanjian kredit untuk pinjam meminjam tersebut harus sesuai dengan UU.

Pada UU perbankan dan berdasarkan pada surat BI No.03/1093/UPK/KPD yang dikeluarkan pada 29 Desember 1970 yang ditujukan untuk segenap bank devisa saat ini mengemukakan jika pemberian kredit harus dibuat dengan surat perjanjian. Ketentuan dalam UU Perbankan terkait dengan pedoman perkreditan yang wajib diterapkan oleh bank setiap kali pemberian kredit, yaitu:

  • Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
  • Bank harus mempunyai keyakinan dari kemampuan dan kesanggupan nasabah dari penilaian seksama terhadap watak, modal, kemampuan, agunan serta prospek usaha debitur.
  • Kewajiban bank untuk dapat menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
  • Bank harus memberikan informasi yang jelas untuk prosedur dan syarat kredit.
  • Larangan untuk pemberian kredit dengan syarat berbeda ke debitor atau pihak afiliasi.
  • Penyelesaian sengketa.

Umumnya, jika dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

  • Kredit konsumtif yang diberikan dengan tujuan agar debitur dapat membeli atau memperoleh barang kebutuhan yang bersifat konsumtif.
  • Kredit produktif untuk tujuan memperlancar proses produksi misalnya untuk mengembangkan suatu usaha.
  • Kredit perdagangan untuk membeli barang yang akan dijual kembali. Kredit perdagangan di bedakan menjadi 2 yaitu kredit perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Penjelasan Hukum Pinjam Meminjam

contoh hukum pinjam meminjam

Dalam hukum pinjam meminjam terdapat yang disebut dengan perjanjian borgtoch. Perjanjian ini merupakan perjanjian dimana 1 pihak atau borg menyanggupi pihak lain yaitu debitur jika ia menjamin pembayaran suatu utang jika debitur atau terutang tidak menepati kewajibannya. Perjanjian ini dibuat untuk jenis pinjam meminjam yang menggunakan agunan atau jaminan. Berdasarkan pada sudut jangka waktunya, terdapat 3 jenis kredit yaitu kredit jangka pendek dengan waktu kurang dari 1 tahun, kredit jangka menengah dengan waktu maksimal 3 tahun dan jangka panjang yang memiliki lama tenor lebih dari 3 tahun.

Baca juga: Pinjaman dana tanpa jaminan proses 1 hari cair

Perjanjian dalam hukum pinjam meminjam yang terkait dalam, pasal 1320 juncto pasal 1329 UHP perdata mensyaratkan jika perjanjian tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap atau mengerti tentang hukum dalam melakukan tindakan hukum. Tidak heran jika syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur setiap kali akan mengajukan kredit adalah orang yang berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan berusia maksimal 55-60 tahun saat kredit tersebut lunas.

Walaupun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dalam KUH perdata akan tetapi, unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan berdasarkan pada prinsip yang diatur di KUH perdata dan dinyatakan secara tegas pada pasal 1319 KUH Perdata yang intinya perjanjian baik yang memiliki nama khusus atau tidak terkenal di suatu nama khusus, maka harus tunduk berdasarkan pada peraturan umum yang dimuat dalam Bab I dan Bab II. Sehingga hukum pinjam meminjam harus sesuai dengan yang sudah dituliskan pada KUH Perdata pasal 1339 serta UU Perbankan yang sudah diatur oleh pemerintah. Sebagai debitor maka nasabah harus memikul kewajiban untuk melunasi kredit tersebut berdasarkan pada ketentuan dan perjanjian yang berlaku dan sesuai kesepakatan di perjanjian kredit yang disetujui.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *